Jakarta (cvtogel) — Di balik tabel anggaran dan istilah fiskal yang kerap terdengar rumit, ada satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat: bagaimana uang daerah dibelanjakan. Dari situlah pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan konteksnya. Ia menilai batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpeluang ditambah, jika kualitas dan efektivitas belanja daerah benar-benar membaik.

Pernyataan ini memberi angin segar bagi pemerintah daerah yang tengah mencari ruang fiskal lebih luas, sekaligus menegaskan satu pesan penting: bukan sekadar seberapa besar defisit, tetapi seberapa bermakna belanjanya.

Defisit Bukan Musuh, Asal Tepat Guna

Dalam diskursus publik, kata “defisit” sering dipandang negatif. Namun Purbaya mengingatkan bahwa defisit adalah alat kebijakan, bukan tujuan. Defisit yang terkelola dengan baik dapat menjadi pengungkit pertumbuhan—asal dibarengi belanja yang produktif.

“Yang dilihat bukan hanya angka defisitnya,” ujar seorang ekonom daerah. “Tetapi apakah belanja itu benar-benar mendorong ekonomi dan layanan publik.”

Dengan kata lain, tambahan ruang defisit bisa dipertimbangkan bila belanja daerah mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Belanja Daerah sebagai Penentu

Purbaya menekankan pentingnya perbaikan kualitas belanja daerah. Ini mencakup ketepatan sasaran, efisiensi, serta kemampuan belanja mendorong aktivitas ekonomi lokal—dari infrastruktur dasar hingga dukungan UMKM.

Belanja yang menumpuk di akhir tahun, proyek yang minim dampak, atau anggaran yang tidak terserap optimal menjadi catatan yang perlu dibenahi. Tanpa perbaikan ini, penambahan ruang defisit justru berisiko.

“Kalau belanja daerah sehat, defisit tidak menakutkan,” kata seorang pengamat fiskal. “Justru bisa menjadi katalis.”

Ruang Gerak Daerah dan Tanggung Jawab

Bagi kepala daerah, wacana ini membuka peluang. Tambahan ruang defisit berarti fleksibilitas untuk membiayai program prioritas—terutama di tengah kebutuhan pembangunan dan pemulihan ekonomi.

Namun fleksibilitas itu datang bersama tanggung jawab. Pemerintah daerah dituntut memperkuat perencanaan, pengawasan, dan evaluasi belanja agar setiap rupiah bekerja maksimal.

“Ini seperti diberi kepercayaan lebih,” ujar seorang pejabat daerah. “Tapi kepercayaan harus dijaga.”

Dampak ke Masyarakat

Bila belanja daerah membaik, dampaknya terasa langsung: jalan yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih cepat, sekolah yang lebih siap, dan ekonomi lokal yang bergerak. Di titik inilah kebijakan fiskal bertemu kehidupan nyata.

Bagi warga, defisit APBD bukan isu abstrak. Ia terasa ketika proyek berjalan tepat waktu atau bantuan sosial sampai ke tangan yang tepat.

“Yang penting hasilnya,” kata Ibu Rani, pedagang kecil. “Kalau usaha kami terbantu, kami tidak peduli istilahnya.”

Menjaga Keseimbangan Fiskal

Meski membuka peluang penambahan batas defisit, Purbaya menegaskan pentingnya kehati-hatian fiskal. Keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan keuangan daerah harus tetap dijaga agar tidak membebani masa depan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik: transparansi, akuntabilitas, dan orientasi hasil.

Belanja Berkualitas sebagai Kunci

Wacana penambahan batas defisit APBD pada akhirnya bermuara pada satu kata kunci: kualitas. Tanpa belanja yang efektif dan berdampak, ruang fiskal yang lebih besar tidak akan berarti.

“Anggaran itu alat,” ujar seorang akademisi. “Nilainya ditentukan oleh bagaimana ia digunakan.”

Arah Baru Fiskal Daerah

Pernyataan Purbaya memberi sinyal arah kebijakan yang lebih adaptif—tidak kaku pada angka, tetapi tegas pada hasil. Daerah yang mampu menunjukkan belanja berkualitas berpeluang mendapat kepercayaan lebih besar.

Di tengah tantangan pembangunan yang kompleks, pesan ini terasa membumi: uang publik harus bekerja untuk publik. Jika itu terwujud, maka ruang fiskal—termasuk defisit—dapat menjadi bagian dari solusi, bukan masalah.