initogel – Di negeri yang berdiri di atas cincin api, bencana bukanlah kemungkinan—melainkan keniscayaan. Banjir, longsor, gempa, kebakaran hutan, hingga cuaca ekstrem telah menjadi bagian dari denyut kehidupan banyak daerah. Dalam situasi itulah kehadiran negara diuji: seberapa cepat, seberapa siap, dan seberapa manusiawi ia merespons.

Atas dasar itu, Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk membentuk dan memperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kebijakan ini menegaskan bahwa urusan kebencanaan bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi, melainkan fondasi perlindungan warga.

Bukan Formalitas, Tapi Garda Terdepan

BPBD bukan hanya papan nama di kantor pemerintahan daerah. Di lapangan, merekalah yang pertama datang saat air meluap, tanah bergerak, atau gempa mengguncang rumah-rumah warga. Mereka mengevakuasi lansia, memastikan anak-anak mendapat perlindungan, mendirikan posko darurat, dan menghubungkan korban dengan bantuan.

Namun realitas di banyak daerah menunjukkan kapasitas BPBD masih timpang. Ada yang kekurangan personel, peralatan minim, anggaran terbatas, bahkan belum terbentuk secara utuh. Di titik inilah kewajiban dari Kemendagri menjadi pesan tegas: tidak boleh ada daerah yang rapuh menghadapi bencana.

Menguatkan Tata Kelola, Menyelamatkan Nyawa

Penguatan BPBD bukan semata soal menambah struktur, melainkan membenahi tata kelola. Mulai dari perencanaan mitigasi, pemetaan risiko, kesiapsiagaan masyarakat, hingga koordinasi lintas sektor. Ketika BPBD kuat, respons bencana tidak bergantung pada improvisasi, tetapi pada sistem yang siap bekerja sejak sebelum bencana terjadi.

Dalam kebijakan ini, pemerintah daerah didorong untuk:

• Menyediakan anggaran memadai dan berkelanjutan

• Memperkuat sumber daya manusia kebencanaan

• Mengintegrasikan BPBD dengan layanan kesehatan, sosial, dan keamanan

• Menjadikan mitigasi bencana bagian dari perencanaan pembangunan daerah

Langkah-langkah ini bukan sekadar administrasi. Ia menentukan apakah bantuan datang dalam hitungan jam atau hari—perbedaan yang bisa berarti hidup atau mati.

Warga sebagai Subjek, Bukan Sekadar Korban

Penguatan BPBD juga menempatkan warga sebagai bagian dari solusi. Edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, dan sistem peringatan dini berbasis komunitas menjadi kunci agar masyarakat tidak selalu berada di posisi paling rentan.

Di desa-desa rawan longsor, di bantaran sungai yang saban tahun terendam, atau di pesisir yang menghadapi ancaman gelombang tinggi, BPBD yang aktif dan dekat dengan warga dapat mengubah kepanikan menjadi kesiapsiagaan.

Bencana mungkin tak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa dikurangi—dan itulah inti dari kebijakan ini.

Ujian Konsistensi Pemerintah Daerah

Kewajiban dari Kemendagri kini menempatkan bola di tangan pemerintah daerah. Apakah BPBD akan diperkuat secara serius, atau sekadar memenuhi kewajiban di atas kertas? Publik menunggu bukti, bukan janji.

Ketika bencana datang, warga tidak bertanya soal regulasi. Mereka bertanya: siapa yang datang menolong?

Membangun Rasa Aman yang Nyata

Pada akhirnya, kebijakan ini berbicara tentang rasa aman. Tentang seorang ibu yang tidak sendirian saat rumahnya terendam. Tentang seorang lansia yang tahu ke mana harus pergi saat sirene berbunyi. Tentang anak-anak yang tetap terlindungi meski kampungnya luluh lantak.

Dengan mewajibkan pembentukan dan penguatan BPBD di seluruh Indonesia, negara sedang menegaskan satu hal penting: keselamatan warga adalah prioritas, bukan opsi.

Dan di negeri rawan bencana seperti Indonesia, itulah bentuk kehadiran negara yang paling dibutuhkan—hadir sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.