admin
Jakarta, 2 September 2025 (cvtogel login) — Gelombang protes yang merebak sejak Agustus 2025 terus bergulir dengan munculnya sebuah manifesto publik bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat.” Dokumen yang disusun oleh sejumlah tokoh publik, influencer, dan aktivis ini menjadi simbol perlawanan serta desakan reformasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan institusi negara.
Seruan dari Tokoh Publik
Tuntutan ini pertama kali dipublikasikan pada 1 September 2025 oleh figur populer di media sosial, antara lain Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta Firselly Utami, dan Jerome Polin. Mereka menyatakan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat atas kondisi demokrasi, ekonomi, dan penegakan hukum di Indonesia.
“Rakyat berhak mengingatkan, rakyat berhak menuntut,” tulis pernyataan resmi yang menyertai publikasi manifesto tersebut.
17 Tuntutan Jangka Pendek
Sebanyak 17 tuntutan ditujukan untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu satu minggu, atau hingga 5 September 2025. Poin-poin ini menyasar Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian di sektor ekonomi.
Di antaranya:
-
Presiden diminta membentuk tim investigasi independen terkait korban kekerasan unjuk rasa.
-
DPR didesak membekukan kenaikan gaji dan fasilitas, serta membuka audit anggaran.
-
Partai politik diminta memberi sanksi pada kader yang tak berpihak pada rakyat.
-
Polri diperintahkan menghentikan kekerasan dan membebaskan demonstran yang ditahan.
-
TNI diminta kembali ke barak serta tidak mencampuri urusan sipil.
-
Kementerian ekonomi didesak memastikan upah layak, mencegah PHK massal, dan membuka dialog dengan serikat pekerja.
8 Tuntutan Jangka Panjang
Selain agenda mendesak, terdapat pula delapan tuntutan jangka panjang yang ditargetkan rampung dalam kurun satu tahun, hingga 31 Agustus 2026.
Beberapa di antaranya adalah:
-
Reformasi menyeluruh DPR melalui audit independen, penghapusan privilese, dan penguatan standar integritas.
-
Reformasi partai politik dengan kewajiban laporan keuangan terbuka dan oposisi yang efektif.
-
Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor serta penguatan kembali KPK.
-
Reformasi Polri dan TNI agar lebih profesional, humanis, serta tidak mencampuri ranah sipil.
-
Penguatan lembaga pengawas HAM dan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat.
Harapan untuk Reformasi
Gerakan ini mendapat respons luas di media sosial dengan tagar #178TuntutanRakyat yang menempati jajaran teratas trending topic. Para penggagas menekankan bahwa dokumen ini bukan sekadar daftar keinginan, melainkan kontrak moral rakyat kepada pemerintah.
“Kalau pemerintah sungguh mendengar rakyat, ini saatnya membuktikan,” ujar salah satu penginisiasi dalam unggahan videonya.
Kesimpulan
17+8 Tuntutan Rakyat menjadi cerminan keresahan sekaligus harapan masyarakat akan arah baru demokrasi Indonesia. Dengan tekanan publik yang semakin kuat, kini bola berada di tangan pemerintah Prabowo Subianto: akankah tuntutan ini ditanggapi serius atau hanya berlalu sebagai gelombang protes sesaat?
