Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan dukungannya terhadap komitmen organisasi masyarakat dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pemberian bantuan modal kepada 400 UMKM yang dimiliki oleh perempuan.

“Kita harus memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal agar dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi dan berperan sebagai agen perubahan yang membawa harapan bagi keluarga, komunitas, dan negara,” ungkap Arifah Fauzi di Jakarta, cvtogel, Minggu.

Arifah Fauzi menyatakan bahwa perempuan adalah pilar yang sangat penting dalam perekonomian nasional.

Ia menambahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 64,5 persen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah perempuan, yang setara dengan sekitar 37 juta orang.

“Lebih dari itu, sesuai dengan data Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), kontribusi perempuan dalam sektor UMKM berkontribusi hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” kata Arifah Fauzi.

Arifah Fauzi juga mengapresiasi Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) sebagai organisasi masyarakat yang menunjukkan kepedulian dan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi.

“Kita perlu saling bergandeng tangan dan berkolaborasi untuk mewujudkan hal ini. Karena, tanggung jawab kami tidak dapat mencakup seluruh perempuan Indonesia, maka kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti PPLIPI sangat penting dalam memperkuat dukungan antar perempuan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemen UMKM), Arif Rahman Hakim, menyampaikan bahwa saat ini proporsi usaha mikro di Indonesia mencapai 99 persen dari keseluruhan UMKM.

Ke depannya, diharapkan usaha mikro tersebut dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar.

“Upaya yang dilakukan PPLIPI dalam memberikan bantuan modal bagi usaha mikro yang dikelola perempuan sejalan dengan program prioritas pemerintah,” kata Arif Rahman Hakim.