
Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada beberapa pemerintah daerah atas keberhasilan dalam mencapai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025.
Ucapan terima kasih ini diantaranya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang berhasil meraih angka tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yaitu sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.
Pernyataan ini disampaikan oleh Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang diadakan secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Kamis, 8 Mei, sebagaimana tercatat dalam sebuah keterangan resmi yang dirilis di Jakarta pada hari Sabtu.
Dia menekankan bahwa pentingnya pengeluaran pemerintah, termasuk di tingkat daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beliau menyampaikan bahwa pengeluaran daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan memicu pertumbuhan sektor swasta.
“Saya amati bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didorong oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen,” tuturnya cvtogel.
Selain Papua Tengah, ada sembilan daerah lainnya yang mencatatkan realisasi pendapatan APBD tertinggi, di antaranya Kalimantan Barat dengan 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.
Selanjutnya, di tingkat kabupaten, Sumbawa Barat mencatat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.
Sedangkan di tingkat kota, Denpasar mencatatkan 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang nilai realisasi pendapatannya masih rendah. Ia meminta semua kepala daerah agar segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.
Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah adalah Papua Pegunungan yang mencapai 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.
Selanjutnya, di tingkat kabupaten, Batanghari hanya mencapai 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.
Di tingkat kota, Tual memiliki realisasi 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.
Sementara itu, untuk 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, Jawa Barat mencatat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.
Di level kabupaten, Ciamis teratas dengan 33,42 persen, diikuti Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.
Sedangkan di tingkat kota, Dumai mencatat 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.
Kemudian, ada 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, di antaranya Papua Tengah dengan 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.
Selanjutnya, di tingkat kabupaten, terlihat angka seperti Empat Lawang sebesar 1,69 persen, Buton Selatan mencapai 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, angkanya adalah Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.Dalam kesempatan tersebut, Tito turut membahas mengenai kontribusi Pemda dalam keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk nyata dukungannya, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 500. 12/2119/SJ yang mengatur tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyiapan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Kita harus memberikan dorongan dan dukungan kepada Kepala Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program dapat dipercepat. Artinya, semua program beliau harus segera direalisasikan,” tambahnya.
Pada rapat ini, juga hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu, Mendagri didampingi oleh pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Peserta rapat juga terdiri dari seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia beserta tim masing-masing.